(PP) Peraturan Pemerintah Ini Hapus Tunjangan Fungsional Guru

Ketentuan tunjangan fungsional guru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74/2008 tentang Guru dihapus setelah PP tersebut direvisi dengan PP No. 19/2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal Mei dan diundangkan pada 2 Juni 2017 lalu.

Ketentuan tunjangan fungsional guru itu diatur dalam Pasal 19-21. Penghapusan pasal tentang tunjangan fungsional guru itu membuat waswas para guru di sekolah swasta.

Screenshot_17-300x168 (PP) Peraturan Pemerintah Ini Hapus Tunjangan Fungsional Guru

>> DOWNLOAD PP NOMOR 19 TAHUN 2017 DISINI>>

>> KLIK DISINI PP PENGHAPUSAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU >>

Selain itu tunjangan profesi untuk guru dengan rasio jumlah peserta didik terhadap gurunya 12:1, 15:1, dan 20: 1 yang semula diatur pada Pasal 17 PP No. 74/2008 juga dihapus pada PP No. 19/2017. Kemudian pasal-pasal lain di PP No. 74/2008 yang dihapus pada PP No. 19/2017 meliputi Pasal 6 tentang program pendidikan profesi guru dengan beban belajar; Pasal 12 tentang uji kompetensi; Pasal 14 tentang anggaran peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dan anggaran uji kompetensi oleh pemerintah untuk guru di sekolah negeri dan swasta; dan Pasal 24-29 tentang maslahat tambahan bagi guru.

Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen, Sunari, saat dimintai konfirmasi terkait ketentuan PP No. 19/2017 tersebut mengaku belum mempelajari lebih lanjut. “Maaf kami belum mendapat penjelasan maupun petunjuk teknis mengenai penghapusan beberapa pasal pada PP baru tersebut. Tunjangan fungsional itu semua guru dapat, terutama yang negeri. Nilainya

BACA SELENGKAPNYA >>

sumber