Sebenarnya Apa isi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang Menjadi Kontroversi?

By | July 26, 2017

Guru Online  – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Juusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

Screenshot_21-1-300x158 Sebenarnya Apa isi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang Menjadi Kontroversi?

Link Download Perppu Nomor 2 Tahun 2017 >> Download Perppu

“Oleh karena itu, kami mohon agar Perppu ini disadari, dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk teman-teman di DPR,” kata Menko Polhukam, Wiranto saat melakukan pers rilis di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7).

Dalam pernyataannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, salah satu hal yang sangat diperlukan secara cepat, agar ormas-ormas yang anti-Pancasila akan segera punah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti ormas dan kawan-kawannya atau sejenisnya yang memang konkret menolak adanya Pancasila di NKRI.

 Ormas anti-Pancasila secara konstitusional melanggar Perppu tersebut sebagaimana tertera dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 59 Ayat empat (4) Poin B dan C yakni:

b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau

c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Lanjut pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 pada pasal 60 Ayat dua (2) seperti kutipan di bawah ini:

Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 59 ayat tiga (3) dan ayat empat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

>> Download Perppu Nomor 2 Tahun 2017

sumber : kominfo.go.id