Gaji Honorer Harus Setara UMP/UMK..Ini Harga Mati..!! Jangan Kalah Dengan Buruh Pabrik

By | June 5, 2017

Salah satunya meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memberikan penghasilan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri, dengan mengalokasikan anggaran baik yang bersumber dari APBN atau APBD setara dengan UMP/UMK.

Saran tersebut merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ombudsman di Medan, Selasa (30/5/2017), dengan FGD tersebut melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan di Sumut, diantaranya dewan pendidikan, PGRI, dinas pendidikan, DPRD dan guru honorer.

Screenshot_23-300x160 Gaji Honorer Harus Setara UMP/UMK..Ini Harga Mati..!! Jangan Kalah Dengan Buruh Pabrik

FGD dengan tema ‘Nasib Guru Honorer di Sekolah Negeri: Pengajar di Sekolah Negara yang Tidak Dibayar Layak’, tersebut, merupakan rangkaian dari program kajian cepat (rapid accesement) Ombudsman Sumut untuk mengkaji lebih dalam mengenai nasib guru honorer di sekolah negeri.

Dari penelitian yang dilakukan Ombudsman awal Mei 2017 ini, nasib guru honorer sangat memprihatinkan. Guru honor yang menjadi ujung tombak dalam proses belajar mengajar di sekolah negeri karena jumlahnya lebih banyak dari guru PNS, ternyata kurang diperhatikan.

Hal ini dibuktikan dengan gaji yang sangat kecil, sekitar Rp 100 ribu-Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur upah layak bagi tenaga kerja.

Baca Selengkapnya

Baca juga :

sumber